I.Permasalahan Kwitansi sebagai suatu bukti hukum yang maknanya bisa diartikan kegiatan yang telah terjadi transaski jual beli suatu barang. Kegiatan tersebut sering ditemui dalam pergaulan hidup di masyarakat. Kegiatan yang hasilnya berupa dokumen, merupakan bukti telah terjadi peralihan hak kepemilikan […]
Tanah
Fungsi Sosial untuk Kepentingan Umum yang Melekat Pada Tanah di Indonesia
Bagi Anda penduduk Warga Negara Indonesia pasti pernah merasa dirugikan ketika tanah Anda harus diganti rugi oleh Pemerintah dalam hal terdapat proyek pemerintah yang melalui tanah Anda. Atau bisa dikatakan bahwa pemerintah membutuhkan tanah Anda untuk mendukung proyek negara. Lalu […]
Contoh Perjanjian Sewa-Menyewa Tanah Terbaru
Adapun kali ini saya akan memberikan Contoh Perjanjian Sewa-Menyewa Tanah Terbaru yang merupakan permintaan dari beberapa pembaca blog saya ini. Sebenarnya perjanjian sewa menyewa tanah sama seperti perjanjian pada umum lainnya. Namun memang terdapat beberapa penyesuaian dengan kegiatan sewa menyewa […]
Proses Konversi / Pengakuan dan Penegasan Hak Atas Girik
Pada dasarnya proses ini adalah pendaftaran tanah pertama kali atau juga disebut pendaftaran tanah secara sporadik yaitu pendaftaran yang dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan. Pendaftaran jenis ini pada dasarnya bertujuan untuk melakukan permohonan pendaftaran tanah untuk permohonan pendaftaran hak […]
Contoh Surat Keterangan Tanah Dari Kepala Desa
Silahkan Anda download Contoh Surat Keterangan Tanah Dari Kepala Desa dibagian bawah postingan ini. Sebagaimana yang pernah saya bahas dalam contoh surat keterangan riwayat tanah, bahwa dalam pengurusannya selain surat Pernyataan bersangkutan, Anda juga akan diberikan surat keterangan dari Kepala […]
Contoh Surat Pernyataan Tanah: Hibah Tanah, Tanah Wakaf, Tanah Warisan dan Lain-lain
Tanah merupakan aset yang sangat berharga yang dimiliki oleh seseorang bukan hanya menyangkut nilai pasar yang melekat terhadapnya namun manfaat-manfaat serta hal-hal plus yang terkandung di dalamnya yang mungkin bernilai lebih dari nilai tahah itu sendiri. Oleh karena perannya yang […]
Contoh Surat Keterangan Riwayat Tanah
Silahkan donwload Contoh Surat Keterangan Riwayat Tanah dibawah ini. Pada dasarnya surat keterangan riwayat tanah merupakan bukti bahwa telah terjadi hubungan hukum antara penggarap dengan tanah yang digarapnya. Biasanya dokumen ini diperlukan bagi penduduk-penduduk lokal yang belum melakukan sertifikasi terhadap […]
Status Tanah Yang Terdapat Dalam Pelabuhan Umum
Sejak lahirnya PP No.61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhan banyak pihak swasta yang berminat untuk membangun Pelabuhan-Pelabuhan umum di Indonesia yang tentunya dengan Perjanjian konsesi dengan Pemerintah. Minat ini distimulasi kembali dengan kemudahan-kemudahan perizinan yang diberikan oleh Pemerintah. Ada satu aspek […]
Aspek Hukum Suatu Tanah Terlantar
Apa itu tanah terlantar? Pada dasarnya Obyek penertiban tanah terlantar meliputi tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa Hak Milik (“HM”), Hak Guna Usaha (“HGU”), Hak Guna Bangunan (“HGB”), Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah […]
Aspek Yuridis Lahan Pertambangan Di Kawasan Hutan
Pada dasarnya penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri Kehutanan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan. Lebih lanjut Penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan yang berdampak penting dan cakupan […]
Tata Cara dan Persyaratan Perolehan Keputusan tentang Pelepasan Kawasan Hutan
Untuk pengembangan usaha pertanian (usaha di bidang tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan ) di dalam kawasan hutan perlu untuk mengajukan permohonan . Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan disampaikan kepada Menteri Kehutanan dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Keputusan Bersama. Permohonan […]
Proses Pengurusan Sertifikat Tanah Yang Hilang (Untuk mendapatkan Sertifikat Baru)
Dalam Pasal 57 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (“PP No.24/1997”) dikatakan bahwa atas permohonan pemegang hak atas tanah, dapat diterbitkan sertifikat baru sebagai pengganti sertifikat yang hilang. Permohonan sertifikat pengganti ini hanya dapat diajukan oleh pihak […]