Hutang Piutang / Restrukturisasi Hutang

Toko/Hutang Piutang / Restrukturisasi Hutang

Pada laman kategori ini berisi template perjanjian sehubungan dengan Hutang Piutang / Restrukturisasi Hutang.

Pilih berdasarkan

Filter

Kosongkan semua

Filter

Kosongkan semua

Template Perjanjian Pertanggungan (Borgtocht)

Finansial

Rp30 000

Template Perjanjian Restrukturisasi Hutang

Hutang Piutang

Rp150 000

Template Perjanjian Anjak Piutang

Hutang Piutang

Rp257 014

Template Perjanjian Penyelesaian Pembayaran Hutang Secara Damai

Rp75 000

Template Perjanjian Anjak Piutang (Factoring Agreement) with Recourse

Hutang Piutang

Rp514 029

Template PERJANJIAN RESTRUKTURISASI HUTANG

Hutang Piutang

Rp150 000

Non Disclosure Agreement (NDA) Template - English

Rp171 343

Non Disclosure Agreement (NDA) Template - Billingual

Corporate

Rp171 343

Non Disclosure Agreement (NDA) Template Versi 2 - Billingual

Corporate

Rp171 343

Template Perjanjian Utang Piutang Subrogasi

Hutang Piutang

Rp500 000

Template Perjanjian Pengalihan Piutang (Assignment Agreement) Billingual - Bahasa Indonesia dan English

Hutang Piutang

Rp200 000

Template Perjanjian Pengalihan Hak Cessie Billingual - English and Bahasa Indonesia

Hutang Piutang

Rp150 000

Template Perjanjian Novasi

Hutang Piutang

Rp120 000

Template Perjanjian pemberian hutang dan pengakuan hutang

Hutang Piutang

Rp45 000

PERJANJIAN PEMBERIAN JAMINAN CESSIE (PEMINDAHAN DAN PENYERAHAN HAK)

Rp171 343

Template Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Untuk Aksi Korporasi Pinjaman Dana - Billingual

Dokumen Corporate

Rp42 836

English Articles

Navigating the Complexities of Tax for Foreigner Director In Indonesia

Expatriates working in Indonesia face a main challenge: navigating the complexities of tax obligations under international treaties. Understanding these processes is essential for ensuring legal compliance and a smooth expatriate experience. In this article, I will be specified further in […]

Understanding the Importance of KITAS and Work Visa for Foreign Directors in Indonesia

Navigating the complexities of Indonesian immigration and employment laws is a crucial task for foreign nationals aiming to work in the country, especially for those in high-ranking positions such as directors of companies. This comprehensive guide aims to illuminate the […]

Acquiring a Private Company in Indonesia by a Foreign Direct Investment (FDI) Entity: Process and Legal Implications

The process of foreign direct investment (FDI) in Indonesia is governed by the Law No. 25 of 2007 on Investment, which defines FDI as investment activities within the territory of the Republic of Indonesia, carried out by foreign investors, either […]

Can a Foreign Investment Company (PT PMA) Establish an Outsourcing Company in Indonesia?

Understanding the Legal Framework for PT PMA When exploring the ability of a Foreign Investment Company (Penanaman Modal Asing or PT PMA) to establish an outsourcing company in Indonesia, we must first refer to the legal provisions outlined in Indonesian […]

Can Foreign Investment Companies (PT PMA) Export from Indonesia?

Understanding Foreign Investment in Indonesia Before delving into the specifics of whether a Foreign Investment Company (Penanaman Modal Asing or PT PMA) can engage in export activities, it’s crucial to understand what foreign investment entails. This question frequently arises among […]

Authority and Rights of Foreign Directors in Indonesian Foreign Investment Companies (PT PMA)

This article discusses the authority and rights of foreign directors in Indonesian Foreign Investment Companies (PT PMA), focusing on their involvement in government affairs and asset credit applications within the Republic of Indonesia. It’s crucial for foreign parties to understand […]

Belajar Audit

Korupsi Tanpa Keuntungan Pribadi: Kesalahan dalam Keputusan Berinvestasi yang Merugikan Negara

Pada kesempatan kali ini saya akan menulis analisa saya atas Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI yakni putusan tindak pidana korupsi Karen Galaila Agustiawan, mantan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero). Yang sudah final dengan adanya putusan kasasi nomor 121 K/Pid.Sus/2020. Dalam pembahasan ini […]

Memahami Financial Fraudulent Statement dan Pedoman Peraturannya

Dalam dunia audit korporasi dan bisnis, transparansi laporan keuangan merupakan pilar utama yang menopang kepercayaan investor, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya. Namun, Financial Fraudulent Statement atau Financial Statement Fraud, atau penyajian laporan keuangan yang sengaja dimanipulasi, menjadi salah satu tantangan […]

Mengenal Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan Kelemahannya

Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menjadi sorotan publik. Kita dapat mengambil contoh kasus beberapa penangkapan pejabat daerah dan instansi pemerintah, yang menunjukkan keseriusan KPK dalam memberantas korupsi. OTT ini digunakan dalam kasus-kasus dugaan tindak pidana […]

Menghadapi Risiko Fraud dalam Aksi Korporasi

Dalam dunia audit, khususnya saat menangani aksi korporasi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), terdapat aspek-aspek penting seperti Governance, Risk, dan Compliance yang perlu diperhatikan. Sebagai auditor, saya menemukan bahwa salah satu risiko utama yang sering terabaikan adalah Risiko Fraud, […]

Analisa Kritis Penerapan Metode Total Loss dalam Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara

Dalam dunia audit, terutama ketika berkaitan dengan kerugian keuangan negara, metode total loss seringkali menjadi pilihan untuk menilai sejauh mana kerugian yang dialami oleh negara. Meski begitu, ada beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan dalam menerapkan metode ini. Metode Total […]

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Hambatan Rendahnya Realisasi Belanja dan Capaian PBJ pada Instansi Pemerintahan: Kontrak Belum Selesai

Di banyak instansi pemerintahan, ditemukan sebuah masalah krusial yang berdampak pada rendahnya capaian realisasi belanja modal dan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Masalah ini adalah adanya kontrak yang belum diselesaikan atau outstanding di bagian keuangan, padahal tahun anggaran mau berakhir […]

Pentingnya Konsolidasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Dalam praktik Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) pemerintah, terdapat satu isu kritis yang sering muncul, yaitu kegagalan dalam konsolidasi paket PBJ. Hal ini tidak hanya menyebabkan realisasi PBJ melebihi target, tetapi juga mengindikasikan adanya ketidakselarasan kebijakan di antara berbagai unit […]

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Swakelola Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

Dalam proses bimbingan teknis penyerapan anggaran dan belanja ke Kementerian atau Lembaga Pemerintah, saya menemukan banyak sekali beberapa staff yang belum memahami masing-masing metode PBJ, peran masing-masing role dalam metode tersebut serta tata cara pembayarannya. Maka dari itu, untuk kali […]

Prosedur Pembayaran Konsultan Perencana Untuk Pembangunan Konstruksi Gedung Pemerintah

Jika anda yang berhubungan dengan tahap perencanaan PBJ khususnya untuk konstruksi gedung pemerintah, Pasti sudah tidak asing dengan sistem pembayaran kepada konsultan perencana. Sistem pembayaran ini digunakan untuk semua proyek konstruksi bangunan pemerintah oleh konsultan utama, yang juga dikenal sebagai […]

Audit Teknologi dalam Penyusunan Kebutuhan PBJ

Dalam proses penyusunan kebutuhan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJ), ada istilah Audit Teknologi. Secara khusus ini diatur dalam Pasal 59 PP 29 Tahun 2018 ayat (1) yang menyatakan bahwa Penyusunan rencana kebutuhan tahunan Barang/Jasa sebagaimana dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan […]

Engineer Estimate dalam Pengadaan Barang dan Jasa Terbaru

Ketika saya melakukan reviu atau evaluasi atas pengadaan barang dan jasa pemerintah, engineer estimate (EE) selalu menjadi topik pembicaraan yang hangat. Karena akan menentukan harga perkiraan sendiri (HPS) dalam suatu PBJ Pemerintah. Namun yang perlu diketahui adalah engineer estimate ini […]

Store

Hutang Piutang / Restrukturisasi Hutang

Filter

Comments

HR dan Legal: Dilema Ketika Manajemen Bertentangan dengan Peraturan Ketenagakerjaan

Korupsi Tanpa Keuntungan Pribadi: Kesalahan dalam Keputusan Berinvestasi yang Merugikan Negara

Pentingnya Komite Nominasi dan Remunerasi dalam Meningkatkan Tata Kelola Perusahaan

Navigating the Complexities of Tax for Foreigner Director In Indonesia

Dissenting Opinion, Keyakinan Hakim dan Kesalahpahaman Publik Mengenainya

Contoh Surat Pernyataan Tanah: Hibah Tanah, Tanah Wakaf, Tanah Warisan dan Lain-lain

Contoh Format Dokumen Pengadaan Langsung Barang Pemerintah

Contoh Surat Peringatan atau Teguran

Cara Membuat : Key BCA, Paypal BCA, M BCA, dan BCA KlikPay

Solusi Dari Masalah Yang Sering Timbul Dalam Pendaftaran CPNS Tahun 2014