Sebagaimana pembahasan saya pada postingan sebelumnya bahwa penerapan GCG telah menjadi kewajiban sebagaimana diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan. Tentunya yang menjadi pembahasan selanjutnya adalah siapakah pihak yang bertugas dalam melakukan assestment GCG terhadap perusahaan-perusahaan BUMN di Indonesia. Fakta dilapangan, bahwa setiap perusahaan tersebut mempunyai sistem pengendalian tersendiri lengkap dengan satgas untuk melakukan pengembangan dan penerapan GCG tersebut.
Namun terdapat pengecualian untuk beberapa perusahaan BUMN, karena pada tanggal 21 Juni 2001 MENERBITKAN surat Nomor: S-359/MK.05/2001 tentang Pengkajian Sistem Manajemen BUMN dengan prinsip-prinsip good corporate governance. Berdasarkan surat tersebut, Menteri Keuangan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan kajian serta pengembangan sistem manajemen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengacu pada prinsip Good Corporate Governance (GCG). Sebagai tindak lanjut dari Surat No.359 tahun 2001 tersebut, BPKP selanjutnya membentuk Tim Good Corporate Governance (Tim GCG) dengan penetapan Surat Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-06.02.00-316/K/2000, Keputusan ini kemudian diperbaharui dengan KEP-06.02.00-268/K/2001.
Adapun berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-06.02.00-316/K/2000 Jo Surat Keputusan Kepala BPKP No.KEP-06.02.00-268/K/2001, ditentukan tugas-tugas dari Tim GCG, yakni:
“MERUMUSKAN PRINSIP-PRINSIP PEDOMAN EVALUASI, IMPLEMENTASI DAN SOSIALISASI PENERAPAN GCG, SERTA MEMBERIKAN MASUKAN KEPADA PEMERINTAH DALAM MENGEMBANGKAN SISTEM PELAPORAN KINERJA DALAM RANGKA PENERAPAN GCG PADA BUMN/BUMD DAN BADAN USAHA LAINNYA (BUL)”
Latar Belakan Peran BPKP dalam Pengimplementasi GCG pada BUMN di Indonesia
Munculnya peran BPKP sebagai tim yang bertugas merumuskan pedoman evlausi, implementasi dan sosialiasi penerapan GCG merupakan bagian dari peningkatan governance di lingkungan Pemerintah Indonesia, selain itu adanya dorongan dari beberapa lembaga internasional yang merupakan stakeholders dalam memberikan pinjaman atau dana hibah dalam rangka peningkatan pembangunan di Indonesia seperti International Monetary Fund (IMF), Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB), dan Overseas Economic Coordination Fund (OECF). Sebagai tindak lanjut dari kepercayaan tersebut, selanjutnya BPKP, mengerahkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk mendorong serta mengembangkans secara efektif penerapan good corporate governance di lingkungan BUMN/D dan Badan Usaha Lainnya. Sehubungan dengan dialihkannya kedudukan , tugas dan kewenangan Menteri Keuangan pada Menteri BUMN tersebut, saat ini sedang dilakukan tindak lanjut kerjasama dengan Kantor Kementrian BUMN.
Demikian pula halnya dengan good corporate governance di bidang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dimana BPKP telah melakukan interaksi dan komunikasi dengan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah (Otda) cq. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. Adapun, upaya yang dilakukan oleh Tim GCG BPKP berupa menyusun kajian dan bahan untuk sosialisasi GCG di berabagai BUMD/BUMN di Indonesia. Strategi yang telah dan akan dilakukan adalah melaksanakan kerjasama dengan Kantor Kementrian BUMN seperti Sosialisasi, Lokakarya dan Asistensi Implementasi GCG.
Sebagai tindak lanjut, Menteri BUMN telah meminta bantuan BPKP untuk melakukan pengukuran dan pengujian penerapan GCG (pelaksanaan Assessment), hal ini dalam rangka mengukur tingkat penerapan GCG pada BUMN pertama kalinya pada 16 BUMN yang telah ditetapkan. Adapun pengujian dan pengukuran GCG pada 16 BUMN yang ditetapkan tersebut merupakan momentum yang baik dalam mengukur dan menguji penerapan GCG pada BUMN dan mendorong penerapannya sehingga mampu membantu dalam meningkatkan pengelolaan BUMN/BUMD secara efektif dan efesien. Selanjutnya, selain pengujian 16 BUMN tersebut, BPKP juga melaksanakan pengukuran dan pengujian penerapan GCG berlanjut pada BUMN-BUMN lainnya, seperti BUMN pada sektor jasa keuangan, perdagangan, jasa konstruksi, perhubungan, sektor perkebunan dan lain sebagainya.