Sehubungan dengan pengadaan pemerintah, banyak sekali yang mempertanyakan terkait dengan ketent Ketentuan Penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Pemerintah. Apakah diperbolehkan menganggarkan APBN untuk pembangunan gedung pemerintahan?

The instant when sexual exercise is finished, the generic viagra cialis http://davidfraymusic.com/2015-16-season/ blood will leave the area, and a man won’t be harmed at all. Although the food may tantalize your taste buds, see over here sildenafil 100mg tablets it is also a sweet poison that will gradually make your heart weak resulting in Myocardium Infraction. Vardenafil gives great effect to get into love relationship and lasts it for around longer period of on line levitra Order Page time physically and mentally. Although all several have been verified quite buy viagra overnight efficient, there are particular attributes to every single medication that can help women overcome female libido loss in an instant but there are things that are commonly mistaken as good, but really end up hurting in the long run.

Jadi, seperti kita ketahui bahwa Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-841/MK.02/2014 tanggal 16 Desember 2014 Hal Penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Negara/Lembaga, ditentukan bahwa: Surat ini merupakan tindaklanjut arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 3 Desember 2014 untuk melakukan moratorium pembangunan gedung baru pemerintah dalam rangka penerapan reformasi birokrasi yang lebih efektif serta peningkatan kualitas belanja dengan ketentuan:

1. Penundaan atau moratorium pembangunan gedung pemerintahan berlaku untuk pembangunan gedung kantor baru pemerintah yang akan dibangun mulai tahun 2015.
2. Penundaan atau moratorium tidak berlaku untuk pembangunan gedung untuk pelayanan masyarakat (seperti rumah sakit dan gedung sekolah), lanjutan pembangunan dari tahun sebelumnya, atau pembangunan gedung terkena bencana.
3. Alokasi anggaran untuk pembangunan gedung baru sebagaimana disebut pada butir a agar dilakukan selfblocking, dan Kementerian/Lembaga dapat mengusulkan pengalihan anggaran tersebut untuk kegiatan/output prioritas nasional, dan tidak untuk kegiatan yang dibatasi sesuai lampiran I PMK No.136/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL.
4. Agar Kementerian/Lembaga menyampaikan usulan selfblocking dan rencana pengalihan anggaran pembangunanan gedung kantor baru pada Kementerian Keuangan selambat-lambatnya pada tanggal 22 Desember 2014.
5. Kementerian/Lembaga yang tetap memerlukan pembangunan gedung kantor baru agar berkoordinasi dengan Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.
6. Kementerian/Lembaga yang tetap memerlukan pembangunan gedung kantor baru agar terlebih dahulu meminta ijin kepada Presiden RI.
7. Moratorium ini berlaku hingga ada pengaturan lebih lanjut.

Nah jadi intinya terdapat pengecualian moratorium ini salah satunya pembangunan gedung pemerintah sehubungan dengan pendidikan, kesehatan atau pembangunan karena terjadi bencana. Pengecualian juga diberikan kepada pembangunan yang menjadi lanjutan tahun tahun sebelumnya (multi years contract).

Namun bukan berarti moratorium ini tidak memperbolehkan sama sekali pembangunan gedung pemerintah selain 3 pengecualian tersebut di atas. Untuk mendapatkan pengecualian atas ketentuan ini, K/L harus memperoleh:

1. Izin Presiden
2. Risalah rapat dengan Sekretariat Kabinet, Kementerian Keuangan dan Instansi terkait lainnya sehubungan dengan pembahasan pengecualian moratorium pembangunan studio dan tower.
3. Bukti pengajuan izin pengecualian dari presiden dalam hal pengajuan masih dalam proses.

Nah jika instansi Anda mempunyai rencana untuk membangun seperti contoh pendidikan, maka harus menganalisa apakah alasan tersebut sudah tepat terhadap pengecualian yang ditentukan dalam surat moratorium tersebut.

Contoh kasus juga pernah terjadi pada tahun 2020, dimana Kementerian Agama diizinkan untuk membangun beberapa Gedung kantor urusan agama (KUA) di beberapa daerah karena adanya pemekaran wilayah dan provinsi. Alasan utama pembangunan tersebut adalah untuk pelayanan kepada masyarakat melalui penyediaan gedung kantor baru dan sarana-prasarana layanan keagamaan dan sekolah.

Terkait dengan pengecualian ini, Direktur Jendral Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Isa Rachmawarta menjelaskan dan memastikan bahwa “pembangunan gedung pemerintahan untuk layanan pendidikan dan kesehatan tetap boleh berjalan. Karena itu jika kebutuhannya pendidikan dan kesehatan maka tak perlu meminta pengecualian moratorium”.

Menurut Isa, kriteria dan prosedur pengecualian juga harus dijalankan dengan sebaik-baiknya termasuk untuk “memastikan tidak ada pilihan lain selain membangun gedung baru”.

Alasan ini sangat relevan ini dengan pengecualian-pengecualian yang tercantum dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-841/MK.02/2014-point b yang menentukan bahwa “Penundaan atau moratorium tidak berlaku untuk pembangunan gedung untuk pelayanan masyarakat (seperti rumah sakit dan gedung sekolah)”. Pelayanan masyarakat di menurut SE ini dimaknai dengan cakupan bidang Pendidikan dan Kesehatan.

Namun terkait dengan ini, ada baiknya setiap instansi yang mendapatkan pengecualian terhadap moratorium ini tetap meminta konfirmasi dan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan sehubungan dengan pengecualian pembangunan gedung pemerintahan dari kebijakan moratorium tersebut.