Sebagaimana yang dipersyaratkan dalam SE kominfo Nomor 5 Tahun 2020, adapun yang dimaksud dengan Clearance adalah proses evaluasi dan penilaian yang diberikan oleh Kementerian Kominfo sebagai pertimbangan kepada K/L yang mengajukan rencana pengadaan sistem TIK baru atau aplikasi baru, pengadaan server baru dan pusat data (data center) baru serta kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas. Jadi sebenarnya apa itu clearance Kementerian Informasi dan Informatika Terkait Pengadaan Teknologi Informasi dan Komunikasi?
Berdasarkan Poin 6, SE Kominfo No.5/2020 mengenai Kriteria pengadaan belanja TIK K/L yang harus mendapat Clearance adalah:
1.Pembangunan Pusat Data Baru
Pembangunan dan pengembangan Pusat Data baru dan/atau pusat pemulihan bencana baru (disaster recovery center) yang meliputi pengadaan gedung, fasilitas pendukung dan/atau jasa konsultansi terkait pembangunan dan pengembangan Pusat Data dan/atau pusat pemulihan bencana (disaster recovery center) baru.
2. Pengadaan Server Baru
Pengadaan perangkat keras (hardware) baru berupa server yang meliputi pengadaan perangkat dengan kapasitas (akumulatif):
- processor > 32 core;
- random access memory (yang selanjutnya disebut “RAM”) ≥ 100 gigabyte; dan/atau
- storage ≥ 50 terabyte
3. Pembangunan Aplikasi Umum
Pengadaan Aplikasi Umum atau yang termasuk dalam ruang lingkup percepatan Aplikasi Umum sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yaitu:
a) perencanaan;
b) penganggaran;
c) pengadaan barang dan jasa pemerintah;
Apakah Pembangunan Gedung Server Memerlukan Clearance Kominfo?
Terkait dengan clearance, meskipun rencana pengadaan hanya berupa ruang/gedung server dan tidak termasuk perangkat keras (hardware). Bukan berarti tidak memerlukan clearance sama sekali dari Kementerian Informasi dan Informatika (“Kominfo”).
Dalam SE tersebut yang dimaksud dengan pengadaan server baru disini hanya berupa “perangkat keras server baru” dengan kapasitas tertentu berbasis RAM, Prosessor dan storage tidak termasuk gedung atau tower.
Dan dalam SE tersebut, ditentukan bahwa Gedung dan fasilitas pendukung (seperti tower, pemancar dan sebagainya) merupakan klasifikasi pembangunan “pusat data baru” dan bukan bagian dari “pengadaan server baru”. Sehingga terhadap pengadaan Gedung dan fasilitas pendukung tersebut harus mendapatkan clearance terlebih dahulu dari Kominfo.
Selanjutnya, karena nantinya pengadaan gedung dan fasilitasnya tersebut berfungsi sebagai “pembuatan dan pertukatan konten siaran pusat maupun daerah” dimana terdapat penyimpanan data dan distribusi data serta pengembangan Pusat Data dari dalamnya, dapat dikatakan sebenarnya suatu stasiun TV ingin membangun pusat data yang baru, dan oleh karenanya pengadaan pusat data baru ini harus mendapat evaluasi dan penilaian (clearance) dari Kominfo terlebih dahulu.