Bagaimana Cara Buat Izin Usaha Angkutan? Jika Anda pengusaha yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang yang menggunakan sarana transportasi yang dikhususkan untuk kepentingan umum, maka Izin utama yang harus Anda dapatkan selain Izin Usaha Jasa Transportasi (IUJPT) adalah Izin […]
Perizinan
Perizinan dan Bentuk Kerjasama atau Penetapan dalam Pembangunan Bandar Udara
Pembangunan Bandar Udara wajib dilaksanakan berdasarkan penetapan lokasi Bandar Udara. Penetapan Lokasi Bandar Udara ditetapkan oleh Menteri Perhubungan yang berlaku selama 5 tahun dengan mempertimbangkan : Rencana induk nasional Bandar Udara; Keselamatan dan keamanan penerbangan; Keserasian dan keseimbangan dengan budaya […]
Cara Memperoleh Tanda Daftar Gudang (TDG)
Bagaimana Cara Memperoleh Tanda Daftar Gudang (TDG)? Berdasarkan Permendag No. 16/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan Gudang adalah suatu ruangan yang tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang […]
Cara Memperoleh Izin Penyelenggaraan Pos
Bagaimana Cara Memperoleh Izin Penyelenggaraan Pos ? Kegiatan usaha Logistik merupakan bagian dari penyelenggaraan Pos hal ini dibuktikan dengan Undang – Undang No. 38 Tahun 2009 jo Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2013 yang menyebutkan bahwa “Pos adalah Layanan Komunikasi Tertulis […]
Cara Memperoleh Izin Mendirikan Bangunan Pabrik
Bagaimana Cara Memperoleh Izin Mendirikan Bangunan Pabrik? Pada dasarnya Setiap bangunan gedung termasuk pabrik harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung. Persyaratan a. Persyaratan administratif meliputi : Status hak atas tanah dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang […]
Tata Cara Mendapatkan Izin Usaha Jasa Perusahaan Transportasi (IUJPT)
Bagi Anda yang ingin menjalankan Usaha Jasa Pengiriman barang atau Freight Forwarding, ada satu Izin yang penting yang Anda harus urus terlebih dahulu daripada dokumen-dokumen pendirian perusahaan lainnya. Izin tersebut namanya Izin Usaha Jasa Perusahaan Transportasi atau yang sering disingkat […]
Tata Cara Perubahan Luas Lahan, Jenis Tanaman,Kapasitas Pengolahan, Serta Diversifikasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit
Perusahaan Perkebunan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan-Budidaya (IUP-B) atau Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang akan melakukan Perubahan Luas Lahan, Jenis Tanaman, Dan/Atau Perubahan Kapasitas Pengolahan, Serta Diversifikasi Usaha harus memenuhi ketentuan sebagai berikut : 1. Harus mendapatkan persetujuan dari Gubernur […]
Ketentuan Terbaru Izin Usaha Perkebunan
Pada Tahun 2013, Kementerian Pertanian mengeluarkan Peraturan terbaru yang mengatur mengenai pedoman perizinan Perkebunan yaitu melalui Permentan Nomor 98 Tahun 2013. Dalam peraturan tersebut Perkebunan diberikan pengertian sebagai segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya […]
The Required Licenses and Compliance to Operate a Logistic Service Company In Indonesia
Pursuant to Government Regulation Number 15 of 2013 on Post (“GR No. 15/2013”), Logistic Service is the activities of planning, management, and control of the delivery and storage of goods, including management information services, and related to administration which carried […]
Perizinan dan Kewajiban Dalam Pembangunan Terminal Khusus
Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (“UU No. 17/2008”) Pelabuhan diartikan sebagai tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan perusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, […]
Tata Cara dan Persyaratan Perolehan Keputusan tentang Pelepasan Kawasan Hutan
Untuk pengembangan usaha pertanian (usaha di bidang tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan ) di dalam kawasan hutan perlu untuk mengajukan permohonan . Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan disampaikan kepada Menteri Kehutanan dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Keputusan Bersama. Permohonan […]
Tata Cara Permohonan Pembangunan Bandar Udara Oleh Swasta
Berdasarkan Pasal 1 ayat (31) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan (“UU No. 1/2009”), dijelaskan bahwa kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bandar udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran dan ketertiban arus lalu […]