Jika anda yang berhubungan dengan tahap perencanaan PBJ khususnya untuk konstruksi gedung pemerintah, Pasti sudah tidak asing dengan sistem pembayaran kepada konsultan perencana. Sistem pembayaran ini digunakan untuk semua proyek konstruksi bangunan pemerintah oleh konsultan utama, yang juga dikenal sebagai […]
Pengelolaan Keuangan Negara
Pentingnya Pengawasan Kepatuhan P3DN dalam Proses Pengadaan PBJ BUMN
Sebagaimana yang bahas pada artikel sebelumnya, bahwa program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk korporasi/BUMN atau yang sering disingkat dan disebut dengan P3DN sebenarnya sudah ada sejak lama yakni dengan dikeluarkannya Permenperin No.3 Tahun 2014 tentang Pedoman P3DN Kebijakan PBJ. […]
Permasalahan Utama Kebijakan Internal BUMN Terkait dengan Komitmen TKDN/P3DN
Meskipun peraturan mengenai penggunaan produk Permasalahan Utama Kebijakan Internal BUMN Terkait dengan Komitmen TKDN/P3DN sudah ada sejak Tahun 2014 yang lalu dengan ditetapkan Peraturan Menteri Perindustrian No.3 Tahun 2014 tentang Pedoman P3DN untuk PBJ yang tidak dibiayai APBN/APBD dan menyasar […]
Dokumen Pengadaan Harus mencantumkan persyaratan penggunaan TKDN pada PBJ Non APBN
Salah satu problem atau sanggahan yang sering penulis temui terkait dengan evaluasi atau reviu pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri yang sering dicanangkan oleh pimpinan negara akhir-akhir ini adalah ketidaktahuan atau kurangnya awareness dari pengguna barang dalam pengadaan barang dan jasa […]
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Dan Jenis-Jenisnya
Kali ini saya akan membahas mengenai PSAK dan Jenis-Jenisnya. Karena dalam setiap penugasan terkait dengan reviu, audit maupun jenis penugasan asersi terkait keuangan atau akuntansi lainnya, penting untuk memahami Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) serta jenis-jenisnya. Sehingga selain denganilmu akuntasi […]
Bisakah Laporan Keuangan Negara Diperiksa KAP atau Auditor Internal?
Polemik mengenai lembaga mana yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap keuangan negara masih menjadi perdebatan. Kali ini saya akan membahas dan menjawab pertanyaan Bisakah Laporan Keuangan Negara Diperiksa KAP atau Auditor Internal?. Auditor Internal di sini tentunya merupakan APIP atau […]
Dokumen Persyaratan Dalam Transaksi Akuisisi pada BUMN
Pada kesempatan kali ini Dokumen Persyaratan Dalam Transaksi Akuisisi pada BUMN. Sebelumnya saya membahas mengenai Standar Pelaksanaan Proses Merger atau Akuisisi Pada BUMN, kali saya akan berfokus pada dokumen-dokumen persyaratan apa saja yang perlu dipersiapkan dalam rangka pelaksanaan akuisisi khususnya […]
Sejarah dan Total Aset TMII di Bawah Pengelolaan Yayasan Harapan Kita
TMII mulai dibangun oleh Yayasan Harapan Kita pada tanggal 30 Juni 1972 dan diresmikan pada tanggal 20 April 1975. Kehadiran TMII diharapkan dapat membangkitkan rasa bangga dan rasa cinta tanah air pada seluruh bangsa Indonesia. Izin Pembangunan dan Izin Penyelenggaraan […]
Contoh Pelaksanaan KSP pada Aset Pemerintah
Model kerjasama pemanfaatan Barang Milik Negara atau yang sering disebut dengan KSP bukanlah suatu model kerjasama yang sering dilakukan dalam penyelenggaran negara. Rata-rata aset negara dilakukan pengelolaan berbentuk Badan Layanan Umum (BLU) dimana penguasaannya di bawah kementerian sekretariat negara atau […]
Ketentuan Kerjasama Pemanfaatan (KSP) Barang Milik Negara
Sebagaimana postingan saya sebelumnya yang membahas mengenai pengalihan aset Taman Mini Indonesia Indah yang kini diambil alih oleh negara untuk dikelola oleh suatu Perusahaan. Kali ini saya akan membahas mengenai Ketentuan Kerjasama Pemanfaatan (KSP) Barang Milik Negara. Seperti apa sebenarnya […]
Persyaratan Pendahuluan Dalam Pengambilalihan / Akuisisi Suatu BUMN
Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan suatu perseroan terbatas merupakan hal yang lumrah dalam kegiatan bisnis di Indonesia. Namun khususnya pengambilalihan suatu BUMN melalui jual beli saham yang mengakibatkan perubahan pengendalian suatu BUMN tersebut ada suatu persyaratan yang harus terlebih dahulu didapatkan […]
Gratifikasi yang Melawan Hukum
Gratifikasi menjadi topik yang paling hangat dibicarakan terutama terkait dengan usaha pemberantasan korupsi di negeri ini. Bukan apa apa, batasan gratifikasi yang kurang jelas menyebabkan sulitnya memberantas tindakan melawan hukum ini. Apalagi jika ditinjau dari sisi budaya Indonesia, dimana memberikan […]