Di banyak instansi pemerintahan, ditemukan sebuah masalah krusial yang berdampak pada rendahnya capaian realisasi belanja modal dan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Masalah ini adalah adanya kontrak yang belum diselesaikan atau outstanding di bagian keuangan, padahal tahun anggaran mau berakhir […]
Pengadaan Barang dan Jasa
Pentingnya Konsolidasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Dalam praktik Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) pemerintah, terdapat satu isu kritis yang sering muncul, yaitu kegagalan dalam konsolidasi paket PBJ. Hal ini tidak hanya menyebabkan realisasi PBJ melebihi target, tetapi juga mengindikasikan adanya ketidakselarasan kebijakan di antara berbagai unit […]
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Swakelola Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
Dalam proses bimbingan teknis penyerapan anggaran dan belanja ke Kementerian atau Lembaga Pemerintah, saya menemukan banyak sekali beberapa staff yang belum memahami masing-masing metode PBJ, peran masing-masing role dalam metode tersebut serta tata cara pembayarannya. Maka dari itu, untuk kali […]
Prosedur Pembayaran Konsultan Perencana Untuk Pembangunan Konstruksi Gedung Pemerintah
Jika anda yang berhubungan dengan tahap perencanaan PBJ khususnya untuk konstruksi gedung pemerintah, Pasti sudah tidak asing dengan sistem pembayaran kepada konsultan perencana. Sistem pembayaran ini digunakan untuk semua proyek konstruksi bangunan pemerintah oleh konsultan utama, yang juga dikenal sebagai […]
Audit Teknologi dalam Penyusunan Kebutuhan PBJ
Dalam proses penyusunan kebutuhan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJ), ada istilah Audit Teknologi. Secara khusus ini diatur dalam Pasal 59 PP 29 Tahun 2018 ayat (1) yang menyatakan bahwa Penyusunan rencana kebutuhan tahunan Barang/Jasa sebagaimana dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan […]
Engineer Estimate dalam Pengadaan Barang dan Jasa Terbaru
Ketika saya melakukan reviu atau evaluasi atas pengadaan barang dan jasa pemerintah, engineer estimate (EE) selalu menjadi topik pembicaraan yang hangat. Karena akan menentukan harga perkiraan sendiri (HPS) dalam suatu PBJ Pemerintah. Namun yang perlu diketahui adalah engineer estimate ini […]
Pentingnya Pengawasan Kepatuhan P3DN dalam Proses Pengadaan PBJ BUMN
Sebagaimana yang bahas pada artikel sebelumnya, bahwa program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk korporasi/BUMN atau yang sering disingkat dan disebut dengan P3DN sebenarnya sudah ada sejak lama yakni dengan dikeluarkannya Permenperin No.3 Tahun 2014 tentang Pedoman P3DN Kebijakan PBJ. […]
Permasalahan Utama Kebijakan Internal BUMN Terkait dengan Komitmen TKDN/P3DN
Meskipun peraturan mengenai penggunaan produk Permasalahan Utama Kebijakan Internal BUMN Terkait dengan Komitmen TKDN/P3DN sudah ada sejak Tahun 2014 yang lalu dengan ditetapkan Peraturan Menteri Perindustrian No.3 Tahun 2014 tentang Pedoman P3DN untuk PBJ yang tidak dibiayai APBN/APBD dan menyasar […]
Dokumen Pengadaan Harus mencantumkan persyaratan penggunaan TKDN pada PBJ Non APBN
Salah satu problem atau sanggahan yang sering penulis temui terkait dengan evaluasi atau reviu pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri yang sering dicanangkan oleh pimpinan negara akhir-akhir ini adalah ketidaktahuan atau kurangnya awareness dari pengguna barang dalam pengadaan barang dan jasa […]
Klasifikasi Pengelompokan Barang/Jasa dalam Pengadaan Tidak Dibiayai APBN/APBD
Dalam rencana pengadaan barang jasa pemerintah yang tidak dibiayai dari APBN atau APBD pengguna harus memahami pengelompokan barang/jasa sesuai dengan ketentuan persentase TKDN, BMP dan nilai gabungan keduanya. Klasifikasi yang pertama adalah barang diwajibkan yaitu barang produksi dalam negeri yang […]
Bagaimana Teknis Menghitung TKDN?
Pertanyaan ini sering sekali ditanyakan, karena memang biasanya Teknis Menghitung TKDN dilakukan oleh surveyor independen. Sehingga bagi pengawas maupun verifikasi TKDN akan kesulitan jika tidak pernah mempelajari teknis menghitung TKDN. Namun sebenarnya tata cara ketentuan menghitung TKDN ini sudah diatur […]