Bagi Anda penduduk Warga Negara Indonesia pasti pernah merasa dirugikan ketika tanah Anda harus diganti rugi oleh Pemerintah dalam hal terdapat proyek pemerintah yang melalui tanah Anda. Atau bisa dikatakan bahwa pemerintah membutuhkan tanah Anda untuk mendukung proyek negara. Lalu […]
Hukum Tanah
Dapatkah HGB di Atas Tanah Negara Di Sewakan Kepada Pihak Lain?
Pertanyaan tersebut merupakan hal yang sangat banyak ditanyakan seputar pemanfaatan tanah negara yang diatasnya sudah dibebankan oleh hak tanah tertentu khususnya Hak Guna Bangunan (HGB). Hal ini diperumit lagi apabila penerima HGB tersebut berupa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang […]
Perolehan Tanah di Provinsi Papua/Papua Barat
Salah satu permasalahan dalam upaya peningkatan pembangunan di Provinsi Papua dan Papua adalah sulitnya mendapatkan kepastian akan perolehan tanah. Ketidakpastian akan perolehan tanah serta tidak berlakunya hukum pertanahan nasional di Provinsi Papua/Papua Barat membuat provinsi yang dianugerahi oleh banyaknya sumber […]
Proses Konversi / Pengakuan dan Penegasan Hak Atas Girik
Pada dasarnya proses ini adalah pendaftaran tanah pertama kali atau juga disebut pendaftaran tanah secara sporadik yaitu pendaftaran yang dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan. Pendaftaran jenis ini pada dasarnya bertujuan untuk melakukan permohonan pendaftaran tanah untuk permohonan pendaftaran hak […]
Status Tanah Yang Terdapat Dalam Pelabuhan Umum
Sejak lahirnya PP No.61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhan banyak pihak swasta yang berminat untuk membangun Pelabuhan-Pelabuhan umum di Indonesia yang tentunya dengan Perjanjian konsesi dengan Pemerintah. Minat ini distimulasi kembali dengan kemudahan-kemudahan perizinan yang diberikan oleh Pemerintah. Ada satu aspek […]
Aspek Hukum Suatu Tanah Terlantar
Apa itu tanah terlantar? Pada dasarnya Obyek penertiban tanah terlantar meliputi tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa Hak Milik (“HM”), Hak Guna Usaha (“HGU”), Hak Guna Bangunan (“HGB”), Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah […]
Aspek Yuridis Lahan Pertambangan Di Kawasan Hutan
Pada dasarnya penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri Kehutanan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan. Lebih lanjut Penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan yang berdampak penting dan cakupan […]
Tata Cara dan Persyaratan Perolehan Keputusan tentang Pelepasan Kawasan Hutan
Untuk pengembangan usaha pertanian (usaha di bidang tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan ) di dalam kawasan hutan perlu untuk mengajukan permohonan . Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan disampaikan kepada Menteri Kehutanan dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Keputusan Bersama. Permohonan […]
Proses Pengurusan Sertifikat Tanah Yang Hilang (Untuk mendapatkan Sertifikat Baru)
Dalam Pasal 57 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (“PP No.24/1997”) dikatakan bahwa atas permohonan pemegang hak atas tanah, dapat diterbitkan sertifikat baru sebagai pengganti sertifikat yang hilang. Permohonan sertifikat pengganti ini hanya dapat diajukan oleh pihak […]
Proses Roya Hak Tanggungan Dalam Hal Nama Pemilik Dalam Sertifikat Berbeda
Di Indonesia terdapat dua ketentuan yang mengatur mengenai Proses Roya Hak Tanggungan ini, adapun rinciannya sebagai berikut: 1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (“UU Hak Tanggungan”) Menurut Pasal 21 ayat (4) UU Hak Tanggungan mengatur bahwa […]
Status Hak Tanggungan Terhadap Sertifikat Tanah Yang Telah Habis Masa Berlakunya
Bagaimanakah status Hak Tanggungan yang masa berlakunya telah habis? Bagaimana juga status keberlakuan Akta Hipotik atas tanah, Surat Kuasa Memasang Hipotik atas tanah dan Sertifikat Hipotik setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang terakhir Apakah yang […]
The Extension or Renewal of HGU Land Certificate
Pursuant to the Head of the National Land Office Decree No. 21 of 1994 Regarding The Procedure of Obtaining the Land Title by the Company for Investment, The Right of Cultivation (Hak Guna Usaha/HGU) can be granted for the period […]