In accordance of Indonesian Law Company ( Law No.40/2007) There are various reasons as the basis of dissolution of the Company, namely: 1. Decision of General Meeting of Shareholders (“GMS”) The Board of Directors ((“BOD”), the Board of Commissioners (“BOC”), […]
Hukum Perusahaan
Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Suatu Transaksi Lindung Nilai (Hedging)
Layaknya seperti Pemberian Kredit atau Pinjaman, dalam suatu Pemberian Transaksi Hedging (Lindung Nilai), suatu Bank harus mengacu pada peraturan Bank Indonesia khususnya yang mengatur mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit atau sering disingkat dengan BMPK. PBI No.7/2005 Jo PBI No.8/2005 merupakan […]
Izin Gangguan Untuk Gedung Perkantoran
Selamat Siang, saya ingin bertanya apakah dalam menjalankan usaha di Gedung Perkantoran memerlukan Izin Gangguan (HO)? Terima Kasih. Larasati – Bandung Jawaban: Berdasarkan Peraturan-peraturan Izin Gangguan yang berlaku saat ini yaitu Hinder ordonnantie No. S. 1926-226 dan Peraturan Menteri Dalam […]
Perbandingan Peraturan BKPM No.5 Tahun 2013 Dengan Amandemennya No.12 Tahun 2013
Hanya berlangsung selama 3 bulan sejak Pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Indonesia mengeluarkan Peraturan BKPM No.5 Tahun 2013 telah mengeluarkan kembali Amendemen peraturan tersebut. Apa gerangan yang mendorong penerbitan perubahan tersebut? entahlah […]
Beberapa Fasilitas Kepabeanan Bagi Usaha Industri
Bagi Anda pemilik Perusahaan yang bergerak di Bidang Industri, maka ada beberapa Beberapa Fasilitas Kepabeanan Bagi Perusahaan Industri yang harus Anda ketahui. Hal ini penting untuk memastikan bahwa perusahaan Anda telah patuh dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku […]
Sejarah Force Majeure
Dalam Putusan MA Reg. No. 3389 K/PDT/1984 tertanggal 27 Maret 1986 yang memutuskan bahwa Instruksi Penguasa Administratif yang merupakan pihak pada suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1337 KUH Perdata yang menunda pemenuhan prestasi (pengembalian kapal) bukan alasan adanya keadaan memaksa. Adapun […]
The Requirements and Procedures to elevate the business Classification (Grade) of Construction Services Business Entity In Indonesia
There are several requirements in elevating the business classification (Grade) of Construction Services Business Entity as follows: The addition of work experience for each proposed classification corresponding increase in qualifications; Enclose the authentic proof of Handover of newsworthy events or […]