Hukum Perusahaan

Perizinan dan Bentuk Kerjasama atau Penetapan dalam Pembangunan Bandar Udara

Pembangunan Bandar Udara wajib dilaksanakan berdasarkan penetapan lokasi Bandar Udara. Penetapan Lokasi Bandar Udara ditetapkan oleh Menteri Perhubungan yang berlaku selama 5 tahun dengan mempertimbangkan : Rencana induk nasional Bandar Udara; Keselamatan dan keamanan penerbangan; Keserasian dan keseimbangan dengan budaya […]

Hal-Hal Yang Penting Diperhatikan Dalam Jual Beli Batubara

Dalam dunia bisnis segala tindakan akan menimbulkan suatu akibat baik buruk maupun berhasilnya tergantung cara Anda mempersiapkan diri dalam menghadapinya. Begitu juga dalam Jual Beli komoditi berharga seperti Batubara. Dalam penjualan energi bakar ini terdapat hal-hal yang penting yang perlu […]

Divestasi Saham Asing Dalam Suatu Perusahaan Pertambangan

Divestasi saham adalah jumlah saham asing yang harus ditawarkan untuk dijual kepada peserta Indonesia.  Pemegang IUP dan IUPK dalam rangka penanaman modal asing, setelah 5 (lima) tahun sejak berproduksi wajib melakukan divestasi sahamnya secara bertahap, sehingga pada tahun kesepuluh sahamnya […]

Cara Memperoleh Tanda Daftar Gudang (TDG)

Bagaimana Cara Memperoleh Tanda Daftar Gudang (TDG)? Berdasarkan Permendag No. 16/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan Gudang adalah suatu ruangan yang tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang […]

Rekomendasi Menteri ESDM Atas Perubahan Status Perusahaan Lokal Menjadi Pertambangan PMA

Bagaimana mengurus Rekomendasi Menteri ESDM dalam rangka Perubahan Status Perusahaan Pertambangan? Berdasarkan Permen ESDM No. 5/2010 diketahui bahwa wewenang pemberian izin usaha di bidang energi dan sumber daya mineral dalam rangka pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal telah […]

Ketentuan Pembentukan Usaha Patungan (Joint Venture) Antara BUMD Dengan Swasta

Kontrak Usaha Patungan (Joint Venture Agreement, atau disingkat” JVC”) adalah suatu bentuk kerjasama pemerintah Daerah dengan Swasta dimana Pihak Pemerintah Daerah dan pihak Swasta sepakat usaha bersama, yang dalam rangka peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia diwajibkan berbentuk Persero Terbatas […]

Rekening Escrow (Escrow Account) Pemerintah Dalam Rangka Pengadaan Barang dan Jasa

Akhir-akhir ini media sering membahas mengenai Apakah Pemerintah diperbolehkan memiliki Escrow Account (Rekening Escrow) dalam rangka pengadaan barang / jasa oleh Pemerintah yang pembiayaannya berasal dari APBN? Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 Tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja […]

Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI)

Setiap pendirian perusahaan industri baru maupun setiap perluasannya wajib memperoleh IUI yang diberikan terkait dengan pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri. Perusahaan industri yang dapat memperoleh IUI hanyalah Perusahaan yang berbentuk perorangan, perusahaan persekutuan atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia. […]

Cara Mengurus Izin Pendirian Kantor Perwakilan Perusahaan Asing

Bagi Anda yang ingin mengetahui cara Mengurus Izin Pendirian Kantor Perwakilan Perusahaan Asing guna keperluan bisnis Anda mungkin postingan saya kali ini penting untuk diperhatikan. Pada dasarnya Pengertian Kantor Perwakilan Perusahaan Asing berdasarkan Ketentuan ini adalah Kantor perwakilan yang didirikan […]