Pada dasarnya ketentuan yang mengatur mengenai penjualan/pemberian suatu transaksi hedging oleh suatu Bank Umum (dalam hal ini juga termasuk Bank BUMN ) mengacu pada pada peraturan Bank Indonesia No. 15/8/2013 Tentang Transaksi Lindung Nilai Pada Bank. Adapun peraturan tersebut merangkum […]
Hukum Korporasi
Izin Gangguan Untuk Gedung Perkantoran
Selamat Siang, saya ingin bertanya apakah dalam menjalankan usaha di Gedung Perkantoran memerlukan Izin Gangguan (HO)? Terima Kasih. Larasati – Bandung Jawaban: Berdasarkan Peraturan-peraturan Izin Gangguan yang berlaku saat ini yaitu Hinder ordonnantie No. S. 1926-226 dan Peraturan Menteri Dalam […]
Cara Mengurus Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)
Cara Mengurus Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) – Pada fase awal pendirian suatu Perusahaan Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) mempunyai peran yang sangat penting. Disamping sebagai domisili awal dibentuknya Perusahaan, SKDP diperlukan untuk mengurus dokumen-dokumen perusahaan lainnya dalam rangka pendirian. […]
Perizinan Yang Diperlukan Dalam Pendirian PT PMA Di BKPM
Dengan dikeluarkannya Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013, perizinan dalam Pendirian suatu Perusahaan Penanaman Modal Asing di Badan Koordinasi Penanaman Modal (“BKPM”) mengalami beberapa […]
Pendirian PT Penanaman Modal Asing Berdasarkan Peraturan Terbaru
Pengertian Penanaman Modal Asing (PMA) berdasarkan Pasal 1 Angka 25 adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal […]
Cessie Sebagai Jaminan Kebendaan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (BW) pada dasarnya tidak mengenal istilah Cessie, akan tetapi mengenai pengertian Cessie itu sendiri diberikan dalam Pasal 613 BW. Berdasarkan Pasal 613 BW pengertian Cessie adalah: Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh […]
Perbandingan Peraturan BKPM No.5 Tahun 2013 Dengan Amandemennya No.12 Tahun 2013
Hanya berlangsung selama 3 bulan sejak Pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Indonesia mengeluarkan Peraturan BKPM No.5 Tahun 2013 telah mengeluarkan kembali Amendemen peraturan tersebut. Apa gerangan yang mendorong penerbitan perubahan tersebut? entahlah […]
Beberapa Fasilitas Kepabeanan Bagi Usaha Industri
Bagi Anda pemilik Perusahaan yang bergerak di Bidang Industri, maka ada beberapa Beberapa Fasilitas Kepabeanan Bagi Perusahaan Industri yang harus Anda ketahui. Hal ini penting untuk memastikan bahwa perusahaan Anda telah patuh dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku […]
Penggunaan Perjanjian Jual Beli (PPJB) Dalam Inbreng Kekayaan Yayasan
Pengertian Perjanjian Pengikatan Jual Beli atau PPJB adalah perjanjian antara calon pembeli dan calon penjual obyek tanah dan bangunan yang dibuat yang dibuat sebelum ditandatanganinya Akta Jual Beli (AJB). Karena obyek tanah dan bangunan termasuk dalam benda tidak bergerak (benda […]
Kewenangan Penerbitan Dokumen Angka Pengenal Importir (API)
Gambaran Umum Mengenai Angka Pengenal Importir Angka Pengenal Importir, yang selanjutnya disingkat API, adalah tanda pengenal sebagai importir. API ini berguna agar suatu perusahaan dapat melakukan kegiatan Impor. dan hanya perusahaan yang memiliki API yang dapat melakukan kegiatan Impor di […]