Salah satu permasalahan yang dijumpai oleh saya dalam bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah pertanyaan seputar cara mengidentifikasi pengusaha yang dikategorikan sebagai Usaha Kecil, Mikro, Menengah (juga koperasi). Kebanyakan pejabat Kementerian dan Lembaga sulit membedakan usaha-usaha ini untuk […]
Hukum Keuangan Negara
Benarkah Penyalahgunaan Dana PEN Kebal Jeratan Hukum?
Penulis sangat antusias dengan diskusi mengenai dana Pemulihan Ekonomi Nasional atau yang sering disingkat dengan dana PEN. Hal itu karena ada ketentuan pertanggungjawaban-nya yang sering diasumsikan sebagian pihak sebagai suatu yang tidak transparan dan sulit untuk dijerat dengan hukum. Jadi […]
Kebijakan Untuk Impor Di Indonesia
Kali ini saya akan membahas mengenai Kebijakan Untuk Impor Di Indonesia. Jadi selama ini, sangat sedikit pihak-pihak yang mengetahui mengenai barang seperti apa saja yang dapat diimpor. Berdasarkan pengalaman saya, di lapangan, banyak BUMN tidak mempunyai kebijakan yang mengatur tentang […]
Apakah Bisa Informasi Keuangan BUMN Yang Belum di Audit Dapat Dibuka Untuk Umum?
Sering sekali concern diajukan terkait dengan pemeriksaan keuangan tertentu, khususnya terkait dengan Paket Informasi Keuangan dalam bentuk unaudited. Apakah Bisa Informasi Keuangan Yang Belum di Audit Dibuka Untuk Umum?. Pada dasarnya setiap lembaga atau instansi/bada harus memastikan bahwa informasi keuangan […]
Analisis efektivitas PMN dalam mendorong peningkatan kinerja dan kesehatan keuangan BUMN
Berdasarkan Data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), tercatat hampir seluruh BUMN penyumbang deviden sebagai pendapatan negara pada Tahun 2020 bukan dari BUMN penerima dana PEN. Selain itu terkait dengan kedepannya, Kementerian BUMN hanya menargetkan 11 BUMN saja yang bisa memberikan dividen kepada […]
Sudah Tepatkah Kebijakan PMN kepada BUMN dalam rangka PEN?
Dalam kesempatan kali ini saya akan menganalisis ketepatan Kebijakan PMN kepada BUMN dalam rangka PEN (termasuk penetapan target penerima dan besaran PMN). Untuk menjawab Sudah Tepatkah Kebijakan PMN kepada BUMN dalam rangka PEN?. Namun apa sebenarnya yang dimaksud dengan dana […]
Melawan Hukum untuk Memperkaya Diri dan Unsur-Unsurnya
Salah satu jenis atau bentuk tindak pidana korupsi yang sering terjadi atau sering dilakukan di Indonesia adalah melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri. Bentuk tipikor ini diatur dalam Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun […]
Bisakah Laporan Keuangan Negara Diperiksa KAP atau Auditor Internal?
Polemik mengenai lembaga mana yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap keuangan negara masih menjadi perdebatan. Kali ini saya akan membahas dan menjawab pertanyaan Bisakah Laporan Keuangan Negara Diperiksa KAP atau Auditor Internal?. Auditor Internal di sini tentunya merupakan APIP atau […]
Dokumen Persyaratan Dalam Transaksi Akuisisi pada BUMN
Pada kesempatan kali ini Dokumen Persyaratan Dalam Transaksi Akuisisi pada BUMN. Sebelumnya saya membahas mengenai Standar Pelaksanaan Proses Merger atau Akuisisi Pada BUMN, kali saya akan berfokus pada dokumen-dokumen persyaratan apa saja yang perlu dipersiapkan dalam rangka pelaksanaan akuisisi khususnya […]
Standar Pelaksanaan Proses Merger atau Akuisisi Pada BUMN
Pada kesempatan Belajar Aksi Korporasi kali ini saya akan membahas mengenai Standar Pelaksanaan Proses Merger atau Akuisisi Pada suatu BUMN. Meskipun sebenarnya proses akuisisi, merger atau konsolidasi pada BUMN itu sebenarnya hampir sama dengan aksi korporasi pada badan hukum Perseroan […]
Public Service Obligation (PSO) Sebagai Subsidi Pemerintah kepada Rakyat
Apabila Anda pengguna transportasi publik seperti kereta api pasti Anda pernah bertanya mengapa biaya transportasi umum milik pemerintah harganya sangat murah dibandingkan dengan transportasi swasta? Hal tersebut karena pada dasarnya transportasi publik mendapatkan subsidi pemerintah yang namanya PSO atau Public […]
Hal-Hal Termasuk dalam Materialitas di Bidang Akuntansi dan Audit
Pada dasarnya seorang Auditor memiliki tugas untuk memberikan jaminan atau suatu guarantee terhadap kewajaran suatu laporan keuangan yang diberikan oleh subjek audit agar tidak terjadi suatu kesalahan (error) yang masih dalam batas wajar atau adanya suatu penipuan (fraud). Secara personal, […]