Keputusan Sirkuler Pemegang Saham adalah suatu metode pengambilan keputusan oleh pemegang saham suatu perusahaan tanpa melalui rapat umum pemegang saham, baik itu rapat umum tahunan maupun rapat umum luar biasa. Metode ini digunakan untuk keputusan-keputusan yang memerlukan persetujuan pemegang saham, […]
Obbie Afri Gultom
Contoh Perjanjian Pemberian Jaminan Cessie
Kali ini penulis akan membahas mengenai Contoh Perjanjian Pemberian Jaminan Cessie. “Cessie” adalah cara bagi seseorang untuk mentransfer hak mereka untuk menerima pembayaran (atau “tagihan“) kepada orang lain. Konsep ini ada dalam hukum Indonesia dan diatur oleh Pasal 613 KUH […]
Analisa Kritis Penerapan Metode Total Loss dalam Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara
Dalam dunia audit, terutama ketika berkaitan dengan kerugian keuangan negara, metode total loss seringkali menjadi pilihan untuk menilai sejauh mana kerugian yang dialami oleh negara. Meski begitu, ada beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan dalam menerapkan metode ini. Metode Total […]
Sanksi Administratif untuk Pemilik atau Pengguna Bangunan Tanpa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
Kali ini saya akan membahas mengenai Sanksi Administratif untuk Pemilik atau Pengguna Bangunan Tanpa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Seperti kita ketahui sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Istilah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) […]
Jasa Drafting dan Review Perjanjian Di Bidang Real Estate dan Properti
Apakah Anda Masih mencari-cari contoh perjanjian bidang properti atau sewa menyewa real estate namun belum ada yang sesuai?. Atau ingin mendapatkan contoh perjanjian yang billingual (Bahasa Inggris – Indonesia) karena calon klien Anda adalah Warga Negara Asing (WNA)? Jangan sembarang […]
Visum et Repertum dan Informed Consent Keluarga dalam Autopsi Jenazah Korban
Akhir-akhir ini kita disuguhi oleh isu dugaan adanya penyimpangan dalam kematian Brigadir J atau Brigadir Novriansyah Joshua Hutabarat. Masyarakat dikejutkan dengan fakta bahwa keluarga tidak diizinkan untuk membuka peti jenazah sama sekali oleh salah satu perwira penegak hukum dan keluarga […]
Prosedur Pembayaran Konsultan Perencana Untuk Pembangunan Konstruksi Gedung Pemerintah
Jika anda yang berhubungan dengan tahap perencanaan PBJ khususnya untuk konstruksi gedung pemerintah, Pasti sudah tidak asing dengan sistem pembayaran kepada konsultan perencana. Sistem pembayaran ini digunakan untuk semua proyek konstruksi bangunan pemerintah oleh konsultan utama, yang juga dikenal sebagai […]
Audit Teknologi dalam Penyusunan Kebutuhan PBJ
Dalam proses penyusunan kebutuhan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJ), ada istilah Audit Teknologi. Secara khusus ini diatur dalam Pasal 59 PP 29 Tahun 2018 ayat (1) yang menyatakan bahwa Penyusunan rencana kebutuhan tahunan Barang/Jasa sebagaimana dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan […]
Fungsi Kurator Dalam Kepailitan Suatu Perusahaan
Dalam proses kepailitan, penting untuk mengetahui Fungsi Kurator Dalam Kepailitan Suatu Perusahaan. Hal ini penulis singgung karena sebagian kurator atau pengurus yang saya temui masih kesulitan untuk memahami fungsinya dengan baik sebagaimana yang diberikan oleh Undang-Undang. Namun sebelum kita membahas […]
Engineer Estimate dalam Pengadaan Barang dan Jasa Terbaru
Ketika saya melakukan reviu atau evaluasi atas pengadaan barang dan jasa pemerintah, engineer estimate (EE) selalu menjadi topik pembicaraan yang hangat. Karena akan menentukan harga perkiraan sendiri (HPS) dalam suatu PBJ Pemerintah. Namun yang perlu diketahui adalah engineer estimate ini […]
Pentingnya Pengawasan Kepatuhan P3DN dalam Proses Pengadaan PBJ BUMN
Sebagaimana yang bahas pada artikel sebelumnya, bahwa program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk korporasi/BUMN atau yang sering disingkat dan disebut dengan P3DN sebenarnya sudah ada sejak lama yakni dengan dikeluarkannya Permenperin No.3 Tahun 2014 tentang Pedoman P3DN Kebijakan PBJ. […]
Permasalahan Utama Kebijakan Internal BUMN Terkait dengan Komitmen TKDN/P3DN
Meskipun peraturan mengenai penggunaan produk Permasalahan Utama Kebijakan Internal BUMN Terkait dengan Komitmen TKDN/P3DN sudah ada sejak Tahun 2014 yang lalu dengan ditetapkan Peraturan Menteri Perindustrian No.3 Tahun 2014 tentang Pedoman P3DN untuk PBJ yang tidak dibiayai APBN/APBD dan menyasar […]